Gubernur Joko Widodo menegur 10 jajaran satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya sangat rendah. Serapan
anggaran mereka jauh di bawah rata-rata yang cuma 15 persen. "Serapan 10
SKPD ini paling rendah, maksimal cuma 12 persen," kata Jokowi di Balai
Kota, Rabu, 19 Juni 2013.
Dari 10 satuan kerja itu, lima di antaranya memiliki serapan anggaran kurang
dari 10 persen selama satu semester belakangan. Mereka adalah Dinas Perumahan,
Permukiman, dan Gedung dengan serapan anggaran 2,1 persen; Dinas Perhubungan 4
persen; Dinas Pertamanan dan Pemakaman 4,4 persen; Dinas Pekerjaan Umum 6,4
persen; serta Dinas Kelautan dan Pertanian 8,1 persen.
Sisanya adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM
dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jokowi mengungkapkan, rata-rata serapan belanja langsung per 15 Juni lalu
tercatat baru 15 persen. Jumlah itu bahkan lebih rendah daripada serapan
belanja periode yang sama pada 2012 yang mencapai 19 persen. »Kalau 15 Juni
baru 15 persen, itu sudah lampu kuning mau lampu merah," ujarnya.
Jokowi mengultimatum ke-10 kepala SKPD tersebut agar memperbaiki kinerjanya.
Jika merasa tidak yakin untuk merealisasi anggaran, mereka diminta mengembalikan
dana yang sudah dialokasikan sebelumnya untuk dialihkan ke pos lain.
Tekanan diberikan karena pemerintah DKI juga memasang target Sisa Lebih
Penggunaan Anggaran 2013 tidak lebih dari 3 persen dari total APBD. "Ini
adalah gentlemen agreement kita. Kalau nanti saya 'sembelih', repot," ujar
dia mengancam mencopot para pejabatnya itu.
Dalam rapat yang digelar di Balai Agung itu, para kepala dinas »bermasalah”
juga langsung diminta mengumumkan pos apa saja yang ada kemungkinan tidak bisa
direalisasi tahun ini. Jokowi tidak ingin serapan anggaran seperti tahun lalu
yang cuma mencapai 82 persen.
Seluruh kepala dinas itu kompak menyatakan siap memenuhi target yang
dikehendaki tersebut. Target bisa mencapai 97 persen," kata Kepala Dinas
Perumahan, Permukiman, dan Gedung Yonathan Pasodung. Dinasnya hingga 15 Juni
lalu baru menggunakan 2,1 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,02 triliun.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono menyatakan bakal
mencoret pembebasan tanah sebanyak 88 bidang dari daftar anggarannya.
"Jadi yang bakal dibebaskan 55 bidang saja, jadi targetnya bisa 97
persen," ujar dia.
Kesulitan yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi
Siahaan. Perbedaan antara nilai tanah dan nilai jual obyek pajak dianggap
membuat negosiasi pembebasannya menjadi lebih lama.
sumber:http://id.berita.yahoo.com/ini-10-dinas-yang-disemprot-jokowi-000227382.html
TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE BLOG INI, SEMOGA ARTIKEL INI MENAMBAH WAWASAN & MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA SEMUA YANG MEMBACANYA...JANGAN LUPA UNTUK SELALU BERKUNJUNG KEMBALI...KARENA MASIH BANYAK ARTIKEL MENARIK LAINNYA YANG MENUNGGU UNTUK DIBACA OLEH PARA SOBAT SEMUA.
SELURUH ISI DARI BLOG INI BOLEH DI COPY-PASTE/DISEBARLUASKAN DENGAN SYARAT MENCANTUMKAN LINK SUMBER DARI BLOG INI. THANKS... !
0 Comments