Gejolak yang kerap terjadi di Papua, secara tidak langsung mendorong
pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus bagi provinsi yang terletak
di ujung timur wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, pemerintah pusat memberikan
otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tidak hanya sebatas pengakuan, sebagai
daerah otonomi khusus, setiap tahun pemerintah pusat selalu memberikan porsi
anggaran triliunan rupiah untuk provinsi tersebut. Dana itu dianggarkan untuk
pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan infrastruktur.
Meski sudah memberi otonomi khusus dan anggaran besar untuk Papua,
pemerintah pusat tetap dinilai tidak peduli akan kondisi rakyat Papua yang
masih jauh tertinggal dibanding masyarakat di pulau lain.
Hal lain yang menarik ketika berbicara soal Papua adalah keberadaan tambang
emas terbesar di dunia yang kini berada di bawah cengkeraman PT Freeport. Keberadaan
dan operasional Freeport Indonesia sejak 1967 hingga kini tak ubahnya mesin
pencetak uang bagi perusahaan induknya, yakni Freeport-McMoRan
di Amerika Serikat.
Namun, apa yang mereka berikan kepada rakyat Papua? Tak lebih dari dana
sosial bertajuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang umum dilakukan oleh
semua perusahaan.
Dominasi Freeport di tanah Papua seolah tak goyah oleh apapun. Termasuk oleh
pemerintah pusat.
DPR pun geram dengan lemahnya posisi pemerintah pusat manakala berhadapan
dengan Freeport. Dalam rapat yang digelar di gedung DPR, Jumat (5/7), DPR
membombardir pemerintah dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan yang
menggambarkan bahwa pemerintah pusat tak berdaya menghadapi Freeport.
"Masa harga diri bangsa di bawah perusahaan," sentil anggota
Komisi VII DPR Ali
Kastella .
Lima menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut dibuat tak berdaya dengan
berbagai penilaian terkait perhatian pemerintah pusat untuk Papua hingga soal
tak berdayanya pemerintah terhadap Freeport.
Klaim pemerintah pusat bahwa selama ini selalu memperhatikan rakyat Papua,
dinilai hanya omong kosong. DPR melihat, ada beberapa bukti pemerintah tidak
memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua. Berikut lima penilaian DPR terkait
ketidakpedulian pemerintah pada rakyat Papua dan tak berdayanya pemerintah
hadapi Freeport.
1. Infrastruktur Papua tak memadai
Meski anggaran triliunan rupiah selalu digelontorkan setiap tahun, kondisi
infrastruktur di Papua masih jauh dibanding wilayah lain. Rakyat Papua
menyampaikan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
Semisal pembukaan jalur internasional melalui bandara di Papua Barat. Selain
itu, rakyat Papua juga minta pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan
jembatan Landmark atau jembatan di Kota Jayapura.
Rakyat Papua melalui Gubernur juga meminta peningkatan dana tambahan Otsus
dan pembangunan rumah dan air bersih di Papua.
2. Tak peduli kesehatan dan pendidikan Papua
Pemerintah pusat juga disebut tidak pernah memikirkan masalah pendidikan dan
kesehatan di Papua. Pemerintah seolah lepas tangan dalam upaya memajukan
kualitas SDM Papua.
"Pendidikan jangan hanya kirim orang saja sekolah. Infrastrukturnya
diperkuat bisa jadi seperti ITB, IPB. Orang Jawa seharusnya belajar ke Papua,
itu baru betul Indonesia. Papua dimajukan cerminan bangsa Indonesia," kata
Ali Kastela.
Dari segi kesehatan, pemerintah juga dinilai cuek dan tidak mau ambil
pusing. Dalam programnya, pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara
menyembuhkan orang sakit, tapi tidak memikirkan bagaimana mencegah penyakit
tersebut.
"Kesehatan, hanya orang sakit diobati. Sumbernya banyak dan tumbuh
besar di sana. Angka kematian bayi masih 70 per 1000 kelahiran di Papua.
Tingkat kesehatan masih rendah," tutupnya.
3. Alam Papua dirusak Freeport
Tim pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua menyayangkan sikap pemerintah
yang tak berdaya melawan kedigdayaan Freeport yang selama ini terus mengeruk
hasil alam Indonesia. Tambang emas terbesar di wilayah Indonesia bagian timur
itu sama sekali tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.
Anggota Komisi X DPR Dias Gwijangge mengatakan, rakyat papua sama sekali
tidak menikmati pajak dari Freeport. Sebab, Freeport selalu menyetor pajak ke
pemerintah pusat di Jakarta.
"Hasil Freeport sudah diambil, kami tidak dapat apa apa. Kami hanya
dapat kerusakan lingkungan," tutupnya.
4. Harga diri bangsa diinjak Freeport
Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela menyentil Menko Perekonomian Hatta Rajasa
yang belum berhasil melakukan negosiasi kontrak dengan Freeport. Menurutnya,
negosiasi dengan Freeport bukan saja mengenai kebutuhan, tapi juga harga diri
bangsa.
"Freeport bukan hanya kebutuhan Papua dan Indonesia, ini menyangkut hak
azasi. Masa Freeport tidak memberikan hak wilayah kepada. Timika harus bisa
memiliki saham di Freeport," ucap Ali.
Dia menegaskan, pemerintah jangan mau tunduk dengan Freeport. Sebab,
persoalan ini adalah amanat UU sekaligus harga diri bangsa. Jika pemerintah
kalah dengan Freeport, itu sama saja harga diri bangsa diinjak-injak oleh
perusahaan asing.
"Masa harga diri bangsa di bawah perusahaan. Bagaimana renegosiasi
melibatkan orang Papua agar memiliki saham di Freeport," katanya.
5. Rakyat Papua hanya 'disuap' CSR Freeport
Keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua sama sekali
tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitarnya. Freeport sebagai
pengelola hanya 'menyuap' masyarakat dengan dana CSR (Corporate Social
Responsibility) atau dana bantuan dan bina lingkungannya.
Salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau Otonomi Khusus Aceh
dan Papua, Irene Manibuy mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak
membutuhkan dana CSR.
"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR
berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan
mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene.
sumber:http://www.merdeka.com/uang/5-bukti-pemerintah-tak-peduli-papua-dan-takluk-dari-freeport/rakyat-papua-hanya-039disuap039-csr-freeport.html
TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE BLOG INI, SEMOGA ARTIKEL INI MENAMBAH WAWASAN & MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA SEMUA YANG MEMBACANYA...JANGAN LUPA UNTUK SELALU BERKUNJUNG KEMBALI...KARENA MASIH BANYAK ARTIKEL MENARIK LAINNYA YANG MENUNGGU UNTUK DIBACA OLEH PARA SOBAT SEMUA.
SELURUH ISI DARI BLOG INI BOLEH DI COPY-PASTE/DISEBARLUASKAN DENGAN SYARAT MENCANTUMKAN LINK SUMBER DARI BLOG INI. THANKS... !
0 Comments